4 Saksi Korupsi Mantan Menkes Siti Fadilah Dipanggil KPK

Siti Fadilah SSiti Fadilah S

IntaNews Media, Jakarta -  Empat saksi dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengungkap kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) I tahun anggaran 2007, yang diduga melibatkan mantan Menteri Kesehatan (Menkes) Siti Fadilah Supari (SFS).

Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, di Jakarta, Selasa (12/5), keempat saksi tersebut di antaranya adalah Yus Rizal selaku Kasubdit Penyelamatan dan Evakuasi Direktorat Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kemudian, Nugroho Budi Raharjo selaku Staff Marketing PT Graha Ismaya, Fiesta Victoria sebagai Advokat atau Konsultan Hukum kantor hukum Ali Budiarjo Nugroho Reksodiputro (ABNR), dan Lona Oktaviati selaku ibu rumah tangga.

“(Mereka diperiksa untuk) tindak pidana pengadaan alkes I tahun anggaran 2007 untuk tersangka SFS (Siti Fadilah Supari),” ujar Priharsa.

Sebelumnya, KPK menetapkan Siti Fadilah sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes). Kasus ini sempat ditangani oleh Polri. Di Korps Bhayangkara, Siti juga sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kepastian penetapan tersangka terhadap Siti yang juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wamtimpres) Susilo Bambang Yudhoyono itu, diketahui usai para pimpinan KPK menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik).

“Siti Fadilah setahu saya sudah ditandatangani sprindiknya (surat perintah penyidikan),” ujar Bambang Widjojanto di Jakarta, Jumat (4/4/2014), ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Johan Budi SP, ketika masih menjadi Juru Bicara KPK, menyebutkan, penyidik lembaga atirasuah akan mengulang kembali proses penyidikan kasus Siti yang sebelumnya telah dilakukan Polri.

Sebab, hasil penyidikan kepolisian sebelumnya hanya akan dijadikan sebagai rujukan untuk penyidikan di KPK, sehingga pasal yang akan disangkakan pun berbeda dengan yang dijeratkan oleh penyidik Polri.

“KPK akan menetapkan pasal sendiri. Dalam prosesnya kita akan mengulang lagi, karena nggak bisa pakai yang di sana (di Kepolisian). Tapi jadi rujukan itu nggak masalah,” kata Bambang.

GATRANEWS