banner 728x90

Anggaran Tak Cair, Pilkada Bakal Ditunda

banner 728x90

IntaNews Media, Surabaya - Batas akhir dari pencairan anggaran Pilkada melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) adalah 18 Mei 2015. Bila sampai batas waktu tersebut anggaran belum cair, tak ada solusi lagi selain menunda pelaksanaan Pilkada.

Pasalnya konsekuensi dari terbengkalainya anggaran, efek yang jelas di depan mata adalah tertundanya seluruh tahapan Pilkada. Situasi akan makin sulit lantaran konsekuensinya akan berdampak pada seluruh tahapan.

“Senin besok akan kita lihat sejauh mana pencairan anggaran Pilkada ini. Sebab tak mungkin Pilkada digelar tanpa anggaran. Jika NPHD tak cair, tak ada jalan lain selain menunda pelaksanaan Pilkada,” ujar Ketua KPU Jatim Eko Sasmito, Sabtu (16/5/2015).

Harapan satu-satunya anggaran adalah melalui APBD daerah setempat melalui NPHD. Tak ada jalan lain seperti dengan mencari dana talangan atau berutang dengan pihak lain.

“Makanya, Senin nanti kami akan cek. Nanti akan ada evaluasi menyeluruh menyangkut anggaran ini. Soal anggaran ini krusial,” imbuh Eko.

Sementara itu, Eko menjelaskan bahwa progress pencairan anggaran di 19 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada terus dipantau. Apabila sebelumnya baru lima dinyatakan sudah meneken NPHD, kini sudah bertambah. Hingga kemarin sore dikatakan sudah delapan daerah teken.

“Kami terus mencoba klarifikasi agar pada batas waktu yang telah ditetapkan semuanya sudah tuntas. Dan untuk sementara saya minta ke KPU kab/kota untuk melakukan pendekatan dengan masing-masing kepala daerah,” tutur Eko yang mantan Ketua KPU Surabaya.

Bagaimana dengan rekrutmen PPK dan PPS di daerah, menurut Eko tidak ada kendala. Dimana untuk sementara menggunakan anggaran rutin yang ada di masing-masing KPU daerah. Untuk proses ini tak terlalu membutuhkan anggaran terlalu besar.

Sementara itu, terbengkalainya anggaran KPU di sejumlah daerah itu mendapat sorotan serius Fandi Utomo, anggota Komisi II DPR. Fandi meminta KPU di daerah-daerah tidak mengemis kepala daerahnya, termasuk Surabaya. Sesuai amanah UU Pilkada, setiap kepala daerah harus mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pelaksanaan Pilkada.

“Bagi kepala daerah yang tidak menganggarkan dana Pilkada dalam APBD adalah salah satu bentuk pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi,” ucap Fandi.
Oleh karenanya Fandi mendesak agar Wali Kota Risma dan kepala daerah lainnya segera mengalokasikan anggaran supaya tahapan pilkada yang dilaksanakan oleh KPU tidak tebengkalai. Yang dikhawatirkan Fandi bila terbengkalainya anggaran dikarenakan niat disengaja kepala daerah.

“Jangan sampai anggaran Pilkada untuk bergaining antara KPU dan calon kepala daerah yang akan maju. KPU juga jangan mengemis ke kepala daerah,” tandas Fandi. (Surya)

banner 728x90

Tags: #APBD #Eko Sasmito #KPU Jatim #NPHD #Pilkada 2015

author
Author: 
Menhub: Kadishub Provinsi Jabar, Jateng dan Jatim Harus Lakukan Pengawasan Bus Pariwisata
Frekvensi.com, Jateng – Dalam kegiatan pantauan dan tinjauan arus balik Angkutan Natal dan
Sumba Barat Diguncang Gempa 6,6 SR
Frekvensi.com, Sumba – Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa 6,6 Skala Richter
Ayah Mirna: Tak Khawatir Digugat Pihak Jessica
Frekvensi.com, Jakarta – Ayah Wayan Mirna Salihin, Dermawan Salihin, mengaku tidak terlalu mengkhawatirkan
40 RUU Masuk Prolegnas 2016
Frekvensi.com, Jakarta – Ada 40 RUU yang sudah disetujui dalam Program Legislasi Nasional
banner 728x90

Leave a reply "Anggaran Tak Cair, Pilkada Bakal Ditunda"