Nama Staf OJK Diselidiki Terkait Kasus Gratifikasi PT DBS

PT Dua Belas SukuPT Dua Belas Suku

IntaNews, Blitar - Kejaksaan Negeri (Kejari) Blitar rencananya bakal meminta daftar nama semua pegawai Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di beberapa kota. Yakni, Malang, Kediri, dan Surabaya. Itu merupakan penyelidikan korps Adhyaksa terkait dugaan gratifikasi PT Dua Belas Suku (DBS) terhadap beberapa oknum yang menyatakan berasal dari lembaga pengawas investasi tersebut.

Saat kasus investasi ilegal PT DBS yang mengakibatkan uang anggotanya Rp 125 miliar raib terungkap beberapa waktu lalu, petugas mengantongi daftar oknum penerima gratifikasi dalam buku pengeluaran PT DBS tersebut. Terdapat empat nama oknum dari kantor OJK Kediri, Malang, dan Surabaya dalam daftar tersebut. Karena nama yang tercantum belum spesifik, muncul ketegangan di dua institusi itu.

Kajari Blitar Dade Ruskandar melalui Kasi Intelijen Hargo Bawono menyebutkan, Kejari Blitar sempat berencana memanggil pihak OJK dari beberapa kota. Tapi, sebelum dilakukan, pihak OJK malah mendatangi kejaksaan untuk memberikan klarifikasi. ’’Pimpinan OJK Kediri sudah datang ke kejaksaan dan memberikan bantahan adanya oknum OJK seperti yang disebutkan dalam daftar buku itu,” beber Hargo.

Namun, pihak kejaksaan tidak mudah percaya begitu saja. Pasalnya, keterangan yang diberikan hanya pernyataan lisan tanpa adanya data-data. Sebab itu, kejaksaan akan mengirimkan surat kepada pihak OJK untuk mengirimkan daftar nama semua karyawannya. ’’Kalau sekedar lisan bisa ditutup-tutupi. Makanya, kejaksaan akan minta daftar nama seluruh pegawai OJK,” terang pria asal Ponorogo tersebut.

Permintaan data itu berlaku bagi seluruh kantor OJK yang disebutkan oknum-oknum yang menerima gratifikasi. Kejaksaan akan mengirimkan surat resmi kepada masing-masing kantor OJK. Itu merupakan bagian dari penyelidikan kejaksaan terhadap kasus dugaan gratifikasi pihak PT DBS. ’’Kami juga terus didesak para member. Makanya tidak ingin main-main dalam menyoroti nama-nama dalam daftar milik DBS. Ini bagian dari penyelidikan,” tegasnya.

Selain itu, Kepala Kantor OJK Kediri Bambang Hermanto menerangkan, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat legal dari Kejari Blitar untuk permintaan memberikan daftar nama pegawai.OJK Kediri. Dia melanjutkan, sudah mengirimkan surat resmi kepada pihak Kejari Blitar dan meminta nama oknum yang diduga penerima gratifikasi dari OJK Kediri tersebut. ’’Belum ada surat dari kejaksaan yang kami terima untuk itu. Bahkan, OJK Kediri meminta secara resmi nama oknum terkait gratifikasi kepada kejaksaan Blitar,” tegasnya.

Menurut Bambang, pihak OJK akan melakukan penyelidikan internal terhadap nama-nama oknum yang terlibat dengan dugaan penerimaan gratifikasi dari DBS. Dia mengatakan siap bekerjasama dengan pihak kejaksaan untuk membongkar dugaan oknum itu. ’’Kami tidak menoleransi kalau ada oknum pegawai yang menerima gratifikasi ini. Dan kami siap bekerjasama dengan kejaksaan terkait ini. Tidak masalah untuk itu,” tegas pria berkacamata tersebut. (jawa pos)